Bayangkan Anda sedang mengantri di SPBU, mendengar kabar harga minyak dunia melonjak ke level USD 100 per barel. Pikiran langsung melayang: "Apakah besok harga Pertalite naik?" Rasa was-was itu wajar, mengingat sejarah menunjukkan kenaikan BBM sering kali menjadi pemicu gejolak ekonomi sehari-hari. Namun, kali ini, respons dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa justru menenangkan: belum ada rencana menaikkan harga BBM bersubsidi dalam waktu dekat. Pernyataan ini bukan sekadar janji politis, melainkan cerminan dari strategi pengelolaan anggaran yang lebih matang dan belajar dari pengalaman masa lalu.

Mengapa Pemerintah Tidak Buru-buru Menaikkan Harga?

Dalam jumpa pers di Pasar Tanah Abang, Jakarta, Senin (9/3/2026), Purbaya menjelaskan dengan gaya yang cukup santai namun penuh keyakinan. Intinya, pemerintah memilih untuk menunggu dan memantau pergerakan harga minyak dunia setidaknya untuk satu bulan ke depan. Pendekatan ini didasari oleh beberapa pertimbangan praktis. Pertama, kenaikan harga minyak mentah dunia yang terjadi saat ini, yang dipicu oleh ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat-Israel dan Iran, dianggap belum langsung membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kedua, pemerintah memiliki asumsi harga minyak Indonesia (ICP) dalam APBN 2026 sebesar USD 70 per barel, dan fluktuasi saat ini masih dilihat dalam kisaran yang dapat dikelola.

"Kita lihat seperti apa kondisinya. Nanti kalau setelah sebulan semuanya berubah, kita akan evaluasi," ujar Purbaya. Pernyataan ini menunjukkan sikap tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan yang bisa berdampak luas. Logikanya sederhana: harga minyak dunia sangat fluktuatif. Bisa saja hari ini USD 100, lalu bulan depan turun drastis ke level USD 50. Jika pemerintah langsung menyesuaikan harga BBM saat harga naik, lalu turun lagi, maka penyesuaian berulang justru akan menciptakan ketidakpastian yang merugikan dunia usaha dan masyarakat.

APBN Sebagai Bantalan: Cara Kerja dan Batasannya

Di sinilah peran APBN sebagai "bantalan" atau shock absorber menjadi krusial. Purbaya secara tegas menyatakan bahwa APBN akan menyerap (absorb) tekanan kenaikan harga minyak dunia semaksimal mungkin. Mekanismenya adalah melalui subsidi. Ketika harga minyak mentah di pasar internasional naik di atas asumsi APBN, maka selisihnya akan ditanggung oleh anggaran negara agar harga jual BBM di dalam negeri tetap stabil. Ini adalah kebijakan fiskal yang bertujuan melindungi daya beli masyarakat dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang sedang dalam fase ekspansi.

Namun, sebagai masyarakat yang melek informasi, kita perlu memahami bahwa kemampuan APBN sebagai bantalan ini tidak tanpa batas. Setiap rupiah yang dialokasikan untuk menutup selisih harga minyak adalah dana yang dialihkan dari pos belanja lainnya, seperti infrastruktur, kesehatan, atau pendidikan. Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, belanja energi, termasuk subsidi BBM, selalu menjadi salah satu pos pengeluaran terbesar. Oleh karena itu, keputusan untuk mempertahankan harga adalah hasil pertimbangan yang sangat hati-hati antara stabilitas sosial dan kesehatan fiskal jangka panjang.

Belajar dari Masa Lalu: Pengalaman adalah Guru Terbaik

Yang menarik dari pernyataan Purbaya adalah pengakuannya bahwa Indonesia sudah berkali-kali mengalami situasi serupa. "Kita udah ngalamin harga minyak tinggi beberapa kali, kan banyak. Nggak hancur negaranya kan. Kenapa? Karena kebijakannya pas," tuturnya dengan nada percaya diri. Ini adalah poin penting. Pengalaman menghadapi krisis minyak 2008, fluktuasi harga tahun 2014-2015, dan gejolak pandemi telah memberikan pembelajaran berharga bagi para pengambil kebijakan.

Dari pengalaman itu, pemerintah kini lebih mengedepankan pendekatan menunggu dan melihat (wait-and-see) serta evaluasi berkala, alih-alih reaksi spontan. Mereka juga lebih terbuka dalam komunikasi, seperti yang dilakukan Purbaya, untuk mengelola ekspektasi publik. Opini saya pribadi, pendekatan ini lebih baik karena mengurangi kepanikan di pasar. Namun, transparansi mengenai berapa besar "ruang gerak" anggaran untuk menahan subsidi juga perlu disampaikan agar masyarakat memahami batas toleransi kebijakan ini.

Apa yang Bisa Kita Lakukan sebagai Masyarakat?

Lalu, di tengah ketidakpastian global ini, apa peran kita? Pertama, adalah dengan menjadi masyarakat yang kritis namun juga sabar. Memahami bahwa kebijakan stabilisasi harga adalah upaya yang kompleks. Kedua, ini bisa menjadi momentum untuk mulai berpikir dan bertindak lebih hemat energi. Meski harga di pom bensin belum bergerak, kesadaran untuk menggunakan transportasi umum, mengoptimalkan perjalanan, atau bahkan mempertimbangkan kendaraan yang lebih efisien bahan bakar adalah langkah bijak yang bisa kita ambil mulai dari diri sendiri.

Ketiga, kita perlu mengikuti perkembangan informasi dari sumber yang kredibel. Banyaknya spekulasi dan prediksi ekstrem (seperti isu harga akan menuju USD 150) justru dapat menciptakan kepanikan yang tidak perlu. Seperti kata Purbaya, "Jangan cepat-cepat memastikan atau menyimpulkan." Percayalah pada proses evaluasi yang sedang berjalan, tetapi tetaplah kritis.

Pada akhirnya, keputusan untuk menahan harga BBM di tengai badai kenaikan minyak dunia adalah seperti menahan napas sejenak di tengah gelombang. Itu adalah strategi untuk memberi waktu, mengamati pola, dan baru bertindak dengan tepat. Sebagai warga negara, dukungan kita bukan hanya dengan menerima kebijakan, tetapi juga dengan memahami logika di baliknya dan mulai membangun ketahanan energi dari level rumah tangga. Stabilitas harga hari ini adalah hasil dari perhitungan yang cermat, dan kelangsungannya ke depan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat yang bijak dalam konsumsi. Mari kita jadikan momen ini sebagai pengingat bahwa di ekonomi global yang saling terhubung, ketahanan kita dimulai dari pemahaman dan adaptasi.

Kategori: Energi